Alibi Ketahanan Pangan, Ternyata Bencana yang Disamarkan

Sebelum dibaca, saya merekomendasikan untuk memutar lagu Efek Rumah Kaca - Tiada Tuhan Selain Pemilik Kapital.

-

Dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan anti-sains Prabowo yang menyebut pohon sawit mampu menyerap karbon memicu perdebatan diantara kita semua. Jelas! pernyataan ini jauh dari "Pemahaman Ilmiah", mencerminkan betapa dangkalnya pemahaman negara terhadap lingkungan. Mirisnya, pernyataan tersebut keluar dari mulut seorang yang katanya presiden. Ini berarti menunjukkan pola pengambilan kebijakan yang kerap mengabaikan fakta demi kepentingan korporasi. Betapa beraninya negara meremehkan fakta demi memoles citra sawit sebagai penyelamat pangan, padahal sejatinya sawit hanyalah alat kapitalis untuk merampas hutan. Bukan hanya keliru, ini adalah bentuk penghancuran lingkungan hidup yang sistematis, dibungkus retorika palsu untuk meyalani kepentingan korporasi rakus.

POHON SAWIT : SIMBOL SIMPLIFIKASI BERBAHAYA, DALIH MURAH UNTUK MENGHANCURKAN HUTAN

Ya, sawit memang pohon pada umumnya yang tetap melakukan fotosintesis. Menyamakan hutan sawit dengan hutan tropis yang kaya akan diversitas keanekaragaman hayati adalah kebohongan yang memalukan! Hutan tropis adalah benteng terakhir kehidupan, yang mampu menyerap karbon dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan perkebunan sawit monokultur yang miskin nilai ekologi. Tetapi, siapa peduli? karena bagi negara, hutan hanyalah "lahan kosong" yang bisa diubah menjadi ladang uang, sementara rakyat dipaksa menanggung banjir, longsor dan krisis iklim akibat keserakahan segelintir kaum elit. Dengan alasan pembangunan, hutan dirampas, digantikan oleh kebun sawit yang menggerogoti tanah air ini dari dalam.

Rencana deforestasi pengalihfungsian lahan 20 juta hektare untuk ketahanan pangan dan energi bukanlah sebuah solusi, tapi bencana yang disamarkan dengan dalih kebijakan strategis. Strategis seperti apa yang malah menghancurkan paru-paru dunia demi kepentingan segelintir oligarki? justru ini menjadi bukti jika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, sekali lagi mereka tunjukkan bahwa mereka adalah algojo lingkungan yang hanya bisa memperparah krisis iklim, dan menindas masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada hutan. Oh, tunggu! Suara mereka pasti sudah tenggelam oleh deru mesin bulldozer korporasi yang mendapat lampu hijau dari pemerintah. 

Deforestasi pengalihfungsian lahan dalam skala masif tentu akan menghapus ribuan spesies dari hutan tropis. Mungkin negara masih, atau akan tetap buta, bahwa keanekaragaman hayatilah yang menopang kehidupan, yang menjadi fondasi dari kehidupan kita selama ini. Monyet, burung, babi hutan, ular dan hewan lainnya akan kehilangan rumah mereka. Pohon, lumut, epifit, alang-alang dan lainnya akan dicabut paksa dari akarnya. Mayarakat lokal yang menjaga hutan selama berabad-abad akan diusir dan kehilangan kehidupannya. Apa guna ketahanan pangan sementara pada akhirnya rakyat semakin lapar dan rakyat kehilangan tanah yang selama ini mereka peluk sepenuh hati? sedang negara lebih sibuk menghitung uang konsesi lahan daripada memikirkan nasib rakyat dan masa depan planet ini?

Kawinnya negara dan korporasi adalah bentuk pengkhianatan atas lingkungan. Negara yang seharusnya menjadi pelindung lingkungan. Sebut saja insial Kementerian Kehutanan, yang seharusnya menjadi garda pelindung alam, malah menjelma menjadi makelar lahan bagi korporasi sawit. Alih-alih menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati, malah menjadi alat untuk melegitimasi penghancuran hutan. Dengan dalih ketahanan pangan dan energi, mereka menggadaikan hutan. 

Sudah jelas: negara tidak layak dipercaya. Hanya masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan alam yang berhak mengelola sumber daya mereka sendiri. 

DESENTRASLISASI : JALAN KELUAR DARI KEBIJAKAN BENCANA

Kelak, krisis iklim bukanlah sebuah fenomena alam, tapi cerminan dari kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi alam dan memupuk kekayaan sebesar-besarnya di tangan segelintir orang. Negara dan korporasi adalah dalang utama dibalik semuanya. Mereka terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas industrialisasi yang tak terkendali, lalu mendorong kita pada jurang kehancuran.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Nyatanya hanyalah tipuan belaka. Rakyat mana yang diuntungkan?

Kita tidak bisa mengharapkan solusi dari sistem yang sama, yang mana telah menciptakan masalah ini. Solusi atas masalah lingkungan tidak terletak pada kebijakan sentralistik yang otoriter, melainkan pada desentralisasi kekuasaan. Negara terus menggembar-gemborkan retorika hijau yang kosong makna. Mereka berbicara soal keberlanjutan sambil terus mengizinkan penghancuran hutan. Desentralisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan bumi dari cengkeraman pengkhianat lingkungan. Masyarakat lokal yang telah lama hidup berdampingan dengan alam harus diberdayakan untuk mengambil alih pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri. Dengan praktik berkelanjutan seperti agroekologi dan pengelolaan hutan berbasis komunitas, mereka dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. 

Ketahanan pangan dan energi akan tercapai jika kita benar-benar berbasis prinsip keberlanjutan, solidaritas, dan kedaulatan komunitas lokal melalui pendekatan seperti pertanian agroekologi yang ramah lingkungan, energi terbarukan berbasis komunitas seperti matahari dan mikrohidro, serta revitalisasi kehidupan desa untuk mendukung kemandirian pangan. Selain itu, pengelolaan sumber daya sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat lokal guna memastikan keputusan yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, disertai edukasi dan kesadaran ekologi untuk melawan praktik eksploitasi alam dan membangun solidaritas kolektif.

HANCURKAN OTORITARIANISME, SELAMATKAN BUMI

Kerusakan lingkungan yang kita alami hari ini adalah hasil dari sistem yang busuk hingga ke akarnya. Negara dan korporasi bersatu dalam menghancurkan alam, sementara rakyat dipaksa menerima dampaknya. Jalan keluarnya adalah: otonomi komunitas, solidaritas, dan keberlanjutan.

Akan ada saatnya rakyat berhenti berharap pada negara yang tidak becus dan tidak peduli. Kendali atas sumber daya alam harus dikembalikan ke tangan masyarakat. Sumber daya alam adalah hak penuh rakyat dan hak rakyat pula untuk memanfaatkannya sebaik baiknya. Masa depan bumi bukan milik birokrat atau kapitalis serakah.  Kita punya tanggung jawab untuk merebutnya. Jika negara tidak mau berpihak pada lingkungan, maka rakyat harus memimpin perjuangan ini. Karena bumi ini bukan warisan negara – ini adalah titipan Tuhan dan leluhur yang kita jaga.

Rebut kembali dari tangan-tangan kotor penguasa!